Beberapa waktu lalu menjelang Klasikal yang menjadi tahap terkahir kegiatan Latsar CPNS yang sebenarnya direncanakan tanggal 3 kemudian diundur menjadi tanggal 4 atau 5 hingga secara resmi diundur sampai tanggal 9. Yup, akhirnya kabar Pemanggilan Peserta Latsar Kemendikbudristek Gelombang III Angkatan VIII, IX, dan X mengikuti Klasikal datang juga. Bersamaan dengan itu, juga diinfokan kelengkapan administrasi yang harus dibawa peserta salah satunya yaitu Surat Keterangan Berbadan Sehat yang memang harus diurus terlebih dahulu karena berkas lainnya sudah ada tinggal diprint aja.

Pagi-pagi saya diajakin teman buat mengurus Surat Keterangan Berbadan Sehat di puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Lembang. Biar ada temannya katanya. Berhubung dia punya kendaran sedangkan saya tidak ya tentu saya gak nolak lah. Untung orangnya masih diperjalanan dan masih agak jauh. Masih ada waktulah buat siap-siap soalnya baru mau mandi dan sebagainya.

Memang saya agak santai dan temanku sudah tiba ternyata. Janjiannya di fakultas. Untung tinggal rapikan dan kemas barang yang mau dibawa karena sekalian mau ngajar dan nongkrong di fakultas setelahnya. Gak enak jadi saya buru-buru ke fakultas dan memang lumayan dekat. Temanku sudah di mobil lagi cuma saya mau absen fingerprint di fakultas. Bentar doang. Let's go deh.

Loket Pendaftaran

Sekitar jam 9 kami tiba di Puskesmas Lembang. Dekat sih jadi gak lama sampainya. Tiba disana agak bingung sih mau kemana jadi saya nanya ke petugas yang ada di meja yang cukup rame yang berada di depan gedung Puskesmas Lembang dan ternyata saya bertanya di tempat yang tepat karena itulah loket pendaftarannya. Disini cuma sekitar lima menitan karena gak banyak yang antri. Tinggal menunjukkan ktp terus ditanya urusannya apa karena petugaslah yang akan mengisikan formulirnya. Habis itu ditimbang sama diukur juga tingginya sekalian. Formulir tadi kemudian diberikan kepada kami untuk diberikan ke loket lagi yang ada di dalam gedung Puskesmas Lembang.

Oh iya, loketnya hnaya buka sampai jam 10 ternyata setelah kutanyain petugasnya.

Loket Umum

Nah, formulir tadi tinggal diserahkan ke petugas di bagiansisi yang tertulis. Nah, disini saya perhatikan sudah ada rekan CPNS Unsulbar yang ramai-ramai yang juga sending mengurus Surat Keterangan Berbadan Sehat sama seperti saya. Mungkin mereka berada di fakultas yang sama kali yah. Kayak saya yang sambil nunggu akhirnya ketemu juga sama rekan-rekan CPNS yang sefakultas. Cuma karena jarang yang terlalu jauh antriannya jadi gak bisa bareng-bareng selesainya. 

Nah, disini nih bagian yang paling lama nunggunya karena antriannya digabung sama pasien yang ingin berobat. Jadi, lamaaaaaa banget cuy. Lebih dari 45 menit deh kayaknya. Setelah Sekian lama akhirnya namaku dipanggil Dan diberikan secarik kertas dengan potongan kecil beruliskan nomor antrian dan selanjutnya diminta ke Dokter Umum.

Dokter Umum 

Selanjutnya menuju ke ruang dokter Umum. Katanya tunggu dipanggil aja. Berbekal nomor antrian yang diberikan di loket umum tadi jadi bahan buat cek kira-kira kapan nih giliran saya dipanggil. Disini jadi bisa lihatin CPNS Unsulbar yang lebih awal mengurus Surat Keterangan Berbadan Sehat itu kemana aja biar saya nantinya sama teman sat set aja. 

Hampir setengah jam kali saya nunggu. Sampai akhirnya dipanggil juga dan lansung di cek tekanan darahnya oleh suster terus disuruh tunggu diluar lagi buat nunggu surat pengantarnya. Masa saya dengar tekanan darah saya 180. Pas cerita ke teman katanya saya salah dengar kalo gitu karena yang normal itu 120. Dalam hati mulai gupek soalnya akhir-akhir ini jadi lebih sering sakit kepala.

Nama saya kembali dipanggil setelah kurang lebih 10 menit dan kali ini menemui dokter. Dokternya cuman konfirmasi ko Surat Keterangan Berbadan Sehat ini buat latsar Dan kuiyakan. Dokternya nulis di potongan kertas kecil Dan Memberikan kepada saya berikut dengan notanya. Habis itu saya disuruh ke tata usaha. Siapp...

Ruang Tata Usaha

Saya langsung masuk ke ruang tata usaha tanpa lupa mberi salam lalu Memberikan kertas tadi yang diberikan oleh dokter. Petugasnya kemudian meminta ktp untuk agar bisa mengisi data dengan benar. Tak berapa lama teman yang pergi bareng juga datang soalnya kita cuma beda satu antrian dan juga dimintai ktp.

Berhubung alamat ktp masih di Makassar jadi saya memberikan alamat kosan. Habis itu kami disuruh nunggu lagi. Gak lama sih cuma 5 menitan yah baru petugasnya keluar dan memberikan Surat Keterangan Berbadan Sehat yang telah dimasukkan ke dalam amplop beserta notanya dan meminta kami membayar di kasir.

Kasir

Terakhir tinggal menuju kasir dengan menunjukkan nota yang diterima bersamaan dengan amplop yang telah berisi surat keterangan berbadan sehat. Mana saya lupa bawa duit lagi jadi harus pinjam ke teman. Untung dipinjamin.

Kirain kan masih Rp. 29.000 ternyata entah Rp. 44.000 atau Rp. 45.000. Soalnya teman yang bayarin pake duit 50 ribu dua lembar tapi kembaliannya 10 ribuan aja karena dia gak terlalu dicek lagi soalnya langsung dimasukin dompet.

Padahal sebelumnya dapat kabar dari teman kalo biaya administrasi membuat Surat Keterangan Berbadan Sehat kan 29.00. Hadeuh,, kebiasaan banget nih disini kalo sudah tahu banyak yang pengen mengurus sesuatu pasti dinaikin harganya. Terkesan mencari kesempatan banget. Ada teman yangmencoba di puskesmas lain malah lebih mahal nah pas ditanyain katanya ada surat edaran dari bupati kalo para CPNS yang ingin membuat Surat Keterangan Berbadan Sehat akan dinaikkan harganya. Wong, CPNS gajinya masih dikit tapi diginiin. Gimana sih??!!

Sebelum pulang kuceklah tuh Surat Keterangan Berbadan Sehat. Mana tahu ada data yang salah kan ribet jadinya nanti kalo sudah keburu pulang dan ternyata aman-aman saja. Cuma yang bikin salah fokus tuh amplopnya dibuat dari kertas yang lembar satunya masih kosong dan satunya lagi sudah  digunakan. Kertas buramlah kalo dibilang orang. Bagus sih, cuman saya dapat yang dijadiin amplop tuh fotokopi ktpnya orang. Untung gak menunjukkan bagian NIK sama fotonya karena kepotong pas bagian bukaan amplop.

Nah, ini nih seharusnya proses kayak gini tuh bisa dipersingkat lagi dan jelas tercantum berapa biaya yang harus dikeluarkan. Biar lebih BerAKHLAK kalau kata kami peserta Latsar CPNS.

SOAL

Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

DISKUSI AKTUAL

• Diskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan SMART Governance. Contoh: 
• Smart City
• IOT untuk pemerintahan
• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Smart Office
• Pengembangan Sistem informasi manajemen talenta
• Kegiatan diskusi dimulai dengan mempelajari isu dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan informasi pendukung yang bisa diangkat sebagai bahan penguat dan memperkaya diskusi. Bahan/data diskusi merupakan informasi yang actual dan valid sebagai bahan diskusi.
• Selanjutnya, menentukan bentuk diskusi, pengambilan video diskusi, dan posting video diskusi di channel youtube peserta.
• Durasi video maksimal 20 menit
• Hasil diskusi dan link video diupload pada LMS dengan bentuk pdf 5-7 halaman.

JAWAB

Diskusi Kelompok Peserta Latsar Gelombang 3 Angk. IX Kemendikbud Ristek 2022

Silahkan saksikan dan tonton

SOAL

AKU, SMART ASN dan INSTANSIKU

• Buatlah video dengan judul AKU, SMART ASN dan INSTANSIKU
• Video diawali dengan pemamaparan tentang profil instansi
• Lalu, jelaskan tentang tugas anda di instansi yang menggambarkan dan menjelaskan tugas yang anda lakukan di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai dan bagaimana keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi.
• Berikan juga ulasan tentang apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas anda menjadi lebih baik melalui perwujudan SMART ASN
• Ulasan menggunakan perspektif dari materi Manajemen ASN dan SMART ASN
• Video dibuat dengan durasi 3-5 menit
• Posting video di kanal youtube dan social media anda (Instagram/ Facebook)
• Link video pada kanal youtube diunggah pada LMS dengan bentuk file pdf

JAWAB

Video pemaparan AKU, SMART ASN dan INSTANSIKU bisa dilihat melalui link video YouTube sebagai berikut:

SOAL

GOOD AND BAD PRACTICE MANAJEMEN ASN

• Diskusikan bersama anggota kelompok anda kegiatan yang mencerminkan good and bad practice dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara
• Hasil pencerminan dibuat dalam praktek masing-masing (minimal) 3 kegiatan
• Hasil kegiatan kemudian dibuat dalam bentuk video dengan durasi 4-6 menit.
• Unggah hasil video pada kanal youtube dan social media peserta (Facebook, Instagram, Tiktok, Whatsapp)
• Upload link tugas pada LMS.

JAWAB

Kegiatan yang mencerminkan good and bad practice dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara

a. Bersih dari praktek korupsi

Good Practice: Dengan tegas menolak suap untuk perbaikan nilai

Bad Practice: Menjanjikan nilai demi keuntungan pribadi

b. Profesionalisme

Good practice: Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab

Bad practice: Tidak disipilin dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas

c. Nilai dasar ASN = Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya

Good practice: Melayani konsultasi dan pembimbingan mahasiswa dengan sebaikbaiknya

Bad practice: Melayani konsultasi dan pembimbingan mahasiswa dengan sikap enggan, tidak peduli dan tidak profesional

Link youtube:

SOAL

1. Kerjakan bersama kelompok anda, silahkan melengkapi data kelompok berikut ini:

No	Data Kelompok	Uraian/ bukti
a	Nama dan instansi asal Anggota Kelompok	1) 2) 3) 4) 5)
b	Media diskusi yang digunakan
c	Waktu diskusi
d	Mekanisme/ cara diskusi
e	Bukti diskusi (Screen Shoot percakapan atau video conference)	Silakan paste bukti diskusi disini 1) 2) 3) 4) 5)

2. Carilah 2 model contoh Kolaboratif Pemerintah tentang:
3. Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah di Negeri kita yang dalam kepemimpinannya berhasil dalam tata kelola Kolaboratif? Jelaskan program apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai!
4. Berikan contoh kerjasama {Kerja Kolaboratif) antar Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi dengan Dunua Usaha (2 atau lebih) yang membentuk suatu kerjasama dalam menjalankan suatu program? Jelaskan program apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai!

JAWAB

A. Kerjakan bersama kelompok anda, silahkan melengkapi data kelompok berikut ini:

B. Carilah 2 model contoh Kolaboratif Pemerintah tentang:

1. Kementerian, Lembaga atau Pemerintah Daerah di Negari kita yang dalam kepemimpinannya berhasil dalam tata kelola Kolaboratif? Jelaskan program apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai!

Sebagai salah satu contoh pelaksanaan pemerintahan kolaborasi adalah dua unit di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kolaborasi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2017, berawal dari terbentuknya tim joint-audit berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan nomor KMK-504/KMK.09/2015 dan dilanjutkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-277/PJ/2016 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-466/BC/2016, yang memungkinkan DJP dan DJBC melakukan kerjasama berupa jointanalysis. Secara detail, Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tersebut menyebutkan bahwa strategi kolaboratif yang akan dilakukan adalah pengawasan bersama terhadap perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB), perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Adapun bentuk kegiatannya adalah meliputi: pertukaran pengetahuan (sharing knowledge), pertukaran dan akses data, asistensi bersama (joint assistance, analisis bersama (joint analysis), audit bersama (joint audit), dan kegiatan lain yang dipandang perlu sebagai wujud pengawasan bersama terhadap perusahaan penerima fasilitas TPB, perusahaan penerima fasilitas KITE, dan pelaku usaha di KEK, antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya portal ini, seluruh data perpajakan dan kepabeanan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 428/KMK.03/2010 yang sudah tersedia dalam bentuk elektronik sudah dapat diakses lewat Portal Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh pemanfataan data antara lain adalah penelitian marjin keuntungan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dari detail impor dan detail faktur yang disusun oleh Wajib Pajak. Marjin keuntungan yang dilaporkan pada detail impor ini nanti akan dikomparasi dengan marjin keuntungan yang dilaporkan melalui laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Jika ditemukan selisih, maka nilai ini dapat ditetapkan sebagai potensi penerimaan pajak untuk digali dan diteliti lebih lanjut. Selain pertukaran data, jointprogram juga diimplementasikan melalui asistensi dan analisis bersama yang dilaksanakan oleh petugas dari KPP dan KPU BC.

2. Berikan contoh kerjasama {Kerja Kolaboratif) antar Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha (2 atau lebih) yang membentuk suatu kerjasama dalam menjalankan suatu program? Jelaskan program apa yang dijalankan dan hasil yang telah dicapai!

1. Universitas Sulawesi Barat bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako. Kerja samanya yaitu dengan menempatkan dosen yang berasar dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako untuk menduduki posisi pejabat penting di Universitas Sulawesi Barat seperti dekan dan rektor karena belum ada dosen yang bisa menduduki jabatan defenitif tersebut. Jabatan tersebut dapat diduduki oleh Dosen Universitas Sulawesi Barat setelah ada yang memenuhi kriteria dan dipilih untuk menduduki jabatan tersebut.
2. Kerjasama antar perguruan tinggi dan dunia usaha dapat kita lihat melalui program dari Kementerian Pendidikan yaitu Kedaireka yang melibatkan pihak perguruan tinggi dan dunia usaha, salah satu contohnya adalah kerjasama beberapa dosen atau peneliti dari Universitas Hasanuddin dengan perusahaan swasta skala UMKM di kabupaten pada pemberdayaan masyarakat tani dalam memanfaatkan teknologi sebagai penunjang peningkatan produksi hasil pertanian kemudian pemanfaatan limbah dari hasil pengolahan akhir produk pertanian menjadi pupuk organik dan bahan pakan yang juga melibatkan pihak perusahaan swasta skala industri (produsen dan distributor pakan dan pupuk).

SOAL

1. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Kolaboratif! Minimal 2000 kata.
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1. Bagaimana penerapan Konsep Collaborative Governance dan Pendekatan Whole of Government pada Instansi saudara, apakah sudah berjalan!
2. Berikan contoh pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja Saudara dengan unit kerja lainnya di instansi Saudara?
3. Jelaskan tantangan dan hambatan kolaborasi pada Instansi Saudara?
4. Pemerintah saat ini sangat fokus pada pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Trans Sulawesi. Bagaimanakah langkah kolaborasi yang bisa dilakukan oleh daerah-daerah (dapat mengambil contoh 3 Kabupaten/ Kota) di area Jalur Rel kereta api tersebut guna meningkatkan ekonomi daerahnya? Jelaskan!

NB:

Buat dalam format PDF, menggunakan font Arial 12, dan 1.5 spasi

JAWAB

A. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Kolaboratif! Minimal 2000 kata

Konsep Kolaborasi

Kolaborasi menjadi poin khusus di birokrasi pemerintah. Internalisasi materi yang ada dalam modul ini diharapkan dapat membentuk karakter ASN yang kolaboratif. Fragmentasi dan silo mentality yang menjadi image negatif dari birokrasi pemerintah pada akhirnya dapat dikikis. Birokrasi akan berdiri dengan tegak dalam menatap tantangan global.

Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yang juga perlu dijelaskan yaitu collaborative governance. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”.

Enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu: 

1. forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga; 
2. peserta dalam forum termasuk aktor nonstate; 
3. peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya “dikonsultasikan” oleh agensi publik;
4. forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif; 
5. forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan 
6. fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen.

Tata kelola kolaboratif ada di berbagai tingkat pemerintahan, di seluruh sektor publik dan swasta, dan dalam pelayanan berbagai kebijakan. Disini tata kelola kolaboratif lebih mendalam pelibatan aktor kebijakan potensial dengan meninggalkan mestruktur kebijakan tradisional. Matarakat dan komunitas dianggap layak untuk inovasi kebijakan, komunitas yang sering kali kehilangan hak atau terisolasi dari perdebatan kebijakan didorong untuk berpartisipasi dan dihargai bahkan dipandang sebagai menambah wawasan diagnostik dan pengobatan kritis (Davies dan White 2012). Kondisi ini akan mungkin bila didukung kepemimpinan yang kuat (Weber 2009). Tapi, di sini juga, tidak sembarang gaya kepemimpinan bisa digunakan. Mereka yang memimpin harus bakat dan keterampilan yang lebih kompleks daripada mereka yang memimpin entitas top-down. “Kepemimpinan fasilitatif” mengandung perbedaan tugas dan kewajiban.

Pemimpin fasilitatif terutama mementingkan pembangunan dan pemeliharaan hubungan. Pemimpin dalam konteks kolaboratif fokus pada perekrutan perwakilan yang tepat, membantu memulihkan ketegangan yang mungkin ada di antara mitra, mempromosikan dialog yang efektif dan saling menghormati antara pemangku kepentingan dan menjaga reputasi kolaboratif di antara para peserta dan pendukungnya. Ini adalah tugas pemimpin fasilitatif, untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas kolaboratif antara mitra. Untuk itu, pemimpin fasilitatif harus membantu mitra tidak hanya untuk merancang strategi untuk mencapai yang substantif konsensus tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana mengelola kolaboratif. Peran pentingnya harus mampu klarifikatif, membangun transparansi dan menyusun strategi berkelanjutan untuk evaluasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian di antara pemangku kepentingan. Pada collaborative governance pemilihan kepemimpinan harus tepat yang mampu membantu mengarahkan kolaboratif dengan cara yang akan mempertahankan tata kelola stuktur horizontal sambil mendorong pembangunan hubungan dan pembentukan ide. Selain itu, Kolaboratif harus memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah, serta menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Ratner (2012) mengungkapkan terdapat mengungkapkan tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan assessment terhadap tata kelola kolaborasi yaitu: 

1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang; 
2. merencanakan aksi kolaborasi; dan
3. mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Ansen dan Gash 2012 p 550) menjelaskan terkait model collaborative governance. Menurutnya starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, dimana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face to face dialogue, commitment to process, pemahaman bersama, serta pengambangan outcome antara. Desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. 

Whole of Government (WoG) atau Kongkretisasi Kolaborasi Pemerintahan 

1) Mengenal Whole-of-Government (WoG) 

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. 

Pada dasarnya pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WoG sering kali dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sector.

2) Pengertian WoG 

WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia berfokus pada tiga hal yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program dan pemberian layanan. 

Dari definisi ini diketahui bahwa WoG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. 

Dalam pengertian USIP, WoG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WoG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor, pemerintah dan sebaliknya. 

Pengertian dari USIP ini menunjukkan bahwa WoG tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa karakteristik pendekatan WoG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. 

Dalam banyak literatur lainnya, WoG juga sering disamakan atau minimal disandingkan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy-making, joinedup government, concerned decision making, policy coordination atau cross government. WoG memiliki kemiripan karakteristik dengan konsep-konsep tersebut, terutama karakteristik integrasi institusi atau penyatuan pelembagaan baik secara formal maupun informal dalam satu wadah. Ciri lainnya adalah kolaborasi yang terjadi antar sektor dalam menangani isu tertentu. Namun demikian terdapat pula perbedaannya, dan yang paling nampak adalah bahwa WoG menekankan adanya penyatuan keseluruhan (whole) elemen pemerintahan, sementara konsep-konsep tadi lebih banyak menekankan pada pencapaian tujuan, proses integrasi institusi, proses kebijakan dan lainnya, sehingga penyatuan yang terjadi hanya berlaku pada sektor-sektor tertentu saja yang dipandang relevan.

Praktik dan Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintah

A. Panduan Perilaku Kolaboratif

Menurut Pérez López et al (2004 dalam Nugroho, 2018), organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut:

Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;

1. Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;
2. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan);
3. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai;
4. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;
5. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan
6. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Esteve et al (2013 p 20) mengungkapkan beberapa aktivitas kolaborasi antar organisasi yaitu:

1. Kerjasama Informal;
2. Perjanjian Bantuan Bersama;
3. Memberikan Pelatihan;
4. Menerima Pelatihan;
5. Perencanaan Bersama;
6. Menyediakan Peralatan;
7. Menerima Peralatan;
8. Memberikan Bantuan Teknis;
9. Menerima Bantuan Teknis;
10. Memberikan Pengelolaan Hibah; dan
11. Menerima Pengelolaan Hibah.

Ansen dan gash (2012 p 550) mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu:

1. Trust building: membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi
2. Face tof face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh;
3. Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama;
4. Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan
5. Menetapkan outcome antara.

B. Kolaboratif dalam Konteks Organisasi Pemerintah

Penelitian yang dilakukan oleh Custumato (2021) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astari dkk (2019) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Penelitian tersebut merupakan studi kasus kolaborasi antar organisasi pemerintah dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan yaitu: ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas.

C. Beberapa Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja sama antar-Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai Bantuan Kedinasan yaitu kerja sama antara Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

1. Keputusan dan/ atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan
2. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
3. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
4. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/ atau
5. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan penerima Bantuan Kedinasan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila:

• mempengaruhi kinerja Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan pemberi bantuan;
• surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bersifat rahasia; atau
• ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan pemberian bantuan.

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis. Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan. 

Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat, maka Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan Kedinasan.

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan/ atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, menyelenggarakan fungsi:

1. kebijakan di bidangnya;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
3. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Bagian Ketiga Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:

1. Menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penetapan NSPK ini mengacu atau mengadopsi praktik yang baik (good practices); dan 
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat ini dibantu oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian tersebut harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

Terkait kerja sama daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama dimaksud dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

1. Daerah lain. Kerja sama dengan Daerah lain ini dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela;
2. pihak ketiga; dan/ atau
3. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana penerapan Konsep Collaborative Governance dan Pendekatan Whole of Government pada Instansi saudara, apakah sudah berjalan!

Ya, sudah berjalan. Universitas Sulawesi Barat sudah menerapkan konsep Collaborative Governance karena sudah berupaa agar bisa berkolaborasi baik dengan pemerintahan maupun dari swasta yang terdiri atas berbagai sektor mulai di bidang Peternakan, Perikanan, Teknik, Pertanian dan lain sebagainya.

2. Berikan contoh pelaksanaan kolaborasi antar unit kerja Saudara dengan unit kerja lainnya di instansi Saudara?

1. Prodi Peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan Unsulbar dengan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan mengadakan program pertukaran pelajar dimana mahasiswa Unsulbar diberikan kesempatan belajar di UGM melalui program pertukaran pelajar.
2. Unsulbar mendirikan Program Studi Pendidikan Dokter dimana dalam salah satu tahap proses pembukaan prodi pendidikan dokter adalah keberadaan mitra benchmark maka Unsulbar bekerja sama dengan menjadikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar sebagai mitra benchmark.

3. Jelaskan tantangan dan hambatan kolaborasi pada Instansi Saudara?

Tantangan dalam berkolaborasi:

• Dana dari kampus yang semakin terbatas atau berubah-ubah
• Pendekatan dengan mitra kolaborasi yang membutuhkan waktu lama 

Hambatan dalam berkolaborasi:

• Minimnya komunikasi sehingga mengurangi produktivitas
• Kurangnya rasa saling percaya dengan mitra kolaborasi
• Perbedaan pola pikir dan gaya bekerja dengan mitra kolaborasi

4. Pemerintah saat ini sangat fokus pada pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Trans Sulawesi. Bagaimanakah langkah kolaborasi yang bisa dilakukan oleh daerah-daerah (dapat mengambil contoh 3 Kabupaten/ Kota) di area Jalur Rel kereta api tersebut guna meningkatkan ekonomi daerahnya? Jelaskan!

1. Adanya pembangunan infrastruktur Jalur Rel Kereta Api di Trans Sulawesi tentu akan berdampak pada beberapa titik yang dijadikan jalur rel kereta api maka pemerintah dapat merekrut pegawai maupun pekerja untuk dalam proses pembangunan relnya yang tentu akan membutuhkan banyak tenaga. Selanjutnya setelah rel kereta api sudah rampung maka akan dilanjutkan dengan pembangunan stasiun yang juga membutuhkan pekerja.
2. Adanya stasiun kereta api nantinya juga akan membuka potensi dimana masyarakat bisa meningkatkan ekonominya dengan berjualan misalnya penjual asongan atau kaki lima di luar stasiun sekitar pintu masuk dan keluar stasiun bahkan di dalam stasiun namun biasanya masyarakat dengan ekonomi ke bawah akan memilih di luar stasiun karena pajak yang lebih tinggi dikenakan untuk penjual dalam stasiun. Sebaiknya pemerintah juga tidak memungut terlalu banyak retribusi kepada masarakat yang berjualan.
3. Di dalam stasiun bisa dibangun toko-toko dan sebaiknya pemerintah mendahulukan toko-toko tersebut diisi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta franchise atau waralaba lokal yang ada di Sulawesi misalnya Kaku Food, Browcil, dan sebagainya.

SOAL

1. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Adaptif! Minimal 200 kata.
2. Jawablah pertanyaan berikut :
1. Bagaimana pendekatan adaptif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan bonus demografi
2. Berikan contoh kasus urbanisasi global yang sedang terjadi saat ini, catat kasusnya!
3. Apakah kegunaan dan kelemahan dari aplikasi PeduliLindungi. Bagaimana adaptasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini.
4. Dapatkan anda mencari contoh keberhasildan dan kesuksesan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan?

NB:

Buat dalam format PDF, menggunakan font Arial 12, dan 1.5 spasi

JAWAB

A. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Adaptif! Minimal 200 kata.

Nilai-nilai Adaptif penting untuk ASN agar dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, berperilaku adaptif serta bertindak proaktif. Nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik disebabkan oleh berbagai alasan seperti di antaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar-instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi dan lain sebagainya.

Individu atau sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Oleh karena itu, memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut.

Selain berlaku pada individu, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi organisasi. Berikut perbedaan organisasi yang menerapkan budaya adaptif dan yang tidak menerapkan budaya adaptif:

Membangun Organisasi Adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Berikut cara yang bisa dilakukan:

1. Membuat Tim yang Diarahkan Sendiri
2. Menjembatani Silo Melalui Keterlibatan Karyawan
3. Menciptakan Tempat dimana Karyawan dapat Berlatih Berpikir Adaptif

B. Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pendekatan adaptif yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan bonus demografi!

Menyiapkan berbagai program untuk pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang menjadi bonus demografi. Programnya ditujukan untuk membangun generasi bertalenta dan berkarakter yang mampu besaing, cepat beradaptasi di sesuai perkembangan zaman yang berdampak pada berbagai hal di sekitar kita mulai dari program pembekalan kompetensi sesuai kemampuan yang dilakukan sejak usia dini, berbagai program soft skill, serta program magang.

2. Berikan contoh kasus urbanisasi global yang sedang terjadi saat ini, catat kasusnya!

Kasus urbanisasi yang terjadi saat ini di Indonesia adalah kepadatan penduduk namun tidak diimbangi dengan perkembangan industrilisasi yang sehingga menimbulkan permasalahan seperti baik di kotanya sendiri maupun di desa.

Di kota misalnya dampaknya bisa membuat keadaan menjadi tidak terkendali mulai dari meningkatkan kriminalitas, jumlah pengangguran yang semakin tidak terbendung, lahan terbuka hijau semakin jarang dijumpai, padatnya penduduk yang membuat munculnya pemukiman kumuh hingga masalah lingkungan seperti banyaknya polusi dan limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sedangkan di desa yang ditinggalkan menjadi tidak berkembang karena sumber daya manusia (SDM) yang semakin berkurang karena memilih untuk merantau.

3. Apakah kegunaan dan kelemahan dari aplikasi PeduliLindungi. Bagaimana adaptasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi ini. 

Kegunaan:

1. Mengetahui kasus COVID-19 yang ada di sekitar kita dan wilayah lainnya sehingga akan ada peringatan jika berada dalam zona merah.
2. Sebagai bukti telah melakukan vaksin dengan adanya sertifikat vaksin, bukti telah melakukan tes covid baik swab antigen mapun PCR.
3. Bentuk pengawasan kepada masyarakat mulai dari mendeteksi dan mengawasi yang terpapar COVID-19, penggunaan layanan publik mulai dari pusat perbelanjaan dan tempat lainnya, serta bandara yang menjadi kontrol sebelum melakukan perjalanan jauh antar-kota, provinsi maupun antar- negara.

Kelemahan:

1. Perkembangan aplikasi yang belum optimal sehingga memunculkan banyak keraguan atas aplikasi PeduliLindungi mulai dari keabsahan data yang disajikan maupun keamanan data pengguna, serta penggunaan aplikasi yang banyak menyerap tenaga baterai smartphone maupun tablet.
2. Aplikasi yang sering error entah karena pembaruan, aplikasi atau jaringan.
3. Aplikasi yang harus didownload dan digunakan melalui smartphone atau tabet sedangkan tidak semua orang memiliki dan mengerti menggunakannya baik aplikasi maupun smartphone-nya.
4. Aplikasi hanya bisa digunakan saat ada jaringan dan baterai full sedangkan sering terjadi permasalahan jaringan lemot, kehabisan paket data, wifi tidak stabil, atau hpnya yang sudah low battery.

Oleh karena itu, pemerintah memang harus menantang tim pengembang aplikasi PeduliLindungi untuk memperbaiki aplikasinya agar bisa lebih kompatibel mulai dari aplikasina, penggunaan di aplikasi. Terlebih lagi, menurunnya kasus COVID-19 yang menandakan pandemi telah berakhir membuat aplikasi PeduliLindungi tidak banyak digunakan sekarang ini sehinga membutuhkan inovasi agara aplikasi bisa tetap digunakan hingga sekarang namun tetap fungsional, efesien dan efektif.

4. Dapatkan anda mencari contoh keberhasilan dan kesuksesan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan?

Agar dapat berhasil dan sukses, organisasi harus mampu mendorong setiap SDM yang ada dalam hal ini adalah pegawainya untuk berpikir kreatif dan inovatif. Organisasi harus terlebih dahulu memiliki banyak pegawai dengan sikap mudah beradaptasi pasti akan mengasah kemampuan untuk menjadi pemimpin yang hebat di masa depan, memikirkan strategi di masa depan yang akan membantu mencapai keberhasilan organisasi. 

Contohnya, dalam dunia kampus yang menjadi wewenang dari Kementerian Pendidikan, Kebudaaan, dan Pendidikan Tinggi. Awalnya tidak banyak yang setuju soal perkuliahan secara online bahkan banyak yang menentang sehingga sebagian besar kampus menerapkan sistem kuliah secara luring. Namun, adanya pandemi karena merebaknya COVID-19 di awal tahun 2020 membuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi harus mengambil keputusan dengan menetapkan kuliah secara daring meski masih awalnya masih kalang kabut dan banyak kekurangan namun perlahan mulai bisa beradaptasi hingga sekarang. Bahkan sekarang ini, kuliah secara daring akan ditetapkan pada semester ganjil di tahun 2022 ini.

SOAL

1. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Loyal, minimal 200 kata.
2. Amati dan cermati video dibawah, Berdasarkan Video tersebut, kaitkanlah dan jabarkanlan dengan:
1. Aktualisasi Kelima nilai Pancasila yang telah Anda pelajari sebagai wujud Loyalitas PNS!
2. Kaitkan peran dan Kedudukan sebagai Aparat Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil https://www.youtube.com/watch?v=YTfOyAzFUpY

NB:

Buat dalam format PDF, menggunakan font Arial 12, dan 1.5 spasi

JAWAB

A. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Loyal, minimal 200 kata.

Nilai Loyal penting untuk dipahami dan dipraktekkan sehingga menjadi ASN yang memiliki dedikasi yang tinggi dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri.

Loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan memengaruhinya. Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

1. Taat pada Peraturan 
2. Bekerja dengan Integritas
3. Tanggung Jawab pada Organisasi
4. Kemauan untuk Bekerja Sama
5. Rasa Memiliki yang Tinggi
6. Hubungan Antar Pribadi
7. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
8. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
9. Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain

Kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut di atas diantaranya: 

1. Komitmen 
2. Dedikasi 
3. Kontribusi 
4. Nasionalisme 
5. Pengabdian

Agar dapat  menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:

1. Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki
2. Meningkatkan Kesejahteraan
3. Memenuhi Kebutuhan Rohani
4. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
5. Melakukan Evaluasi secara Berkala

Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya dibutuhkan langkah-langkah konkrit, diantaranya melalui pemantapan Wawasan Kebangsaan. Selain memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara.

B. Amati dan cermati video dibawah, Berdasarkan Video tersebut, kaitkanlah dan jabarkanlan dengan:  https://www.youtube.com/watch?v=YTfOyAzFUpY

1. Aktualisasi Kelima nilai Pancasila yang telah Anda pelajari sebagai wujud Loyalitas PNS!

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: Polisi menghormati agama si anak tersebut  meskipun perbedaaan agama dan mengedepankan toleransi dengan memberikan waktu si anak untuk beribadah dan membelikan mukenah yang akan diberikan kepada neneknya untuk digunakan neneknya beribadah.
2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Polisi memberikan pertolongan kepada si anak yang memang sangat membutuhkan pertolongan mulai dari ketika akan menyeberang, mengantar si anak ke rumahnya dan juga membelikan mukenah untuk nenek anak tersebut.
3. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Sebagai Polisi, ia sangat menghargai kewajibannya sebagai aparat kemanana yang bertugas untuk memberi pengayoman, perlindungan kepada masyarakat. Ia sangat peka terhadap situasi di sekitarnya dan mau untuk membantu anak tersebut semaksimal mungkin yang memang butuh uluran tangan.

2. Kaitkan peran dan Kedudukan sebagai Aparat Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil!

Sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hendaknya mencontoh apa yag dilakukan Polisi kepada anak tersebut mulai dari mau melihat sekitar bila ada orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita, membantu semaksimal mungkin tanpa memandang latar belakang baik itu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sebagai ASN atau PNS, kita juga bisa mencontoh sikap si anak yang berusaha untuk memberikan hadiah terbaik untuk neneknya yang menunjukkan bahwa kita harus tetap memperhatikan kepentingan keluarga dan jangan sampai terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan bahkan sampai mengabaikan keluarga. 

SOAL

1. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Harmonis Minimal 200 kata.
2. Jawablah pertanyaan berikut:
1. Apakah suasana harmonis telah anda rasakan dilingkungan anda bekerja saat ini? Jelaskan jawaban anda?
2. Jelaskan keberadaan dan pemberlakuan kode etik dilingkungan tempat anda bekerja?
3. Berikan contoh kejadian yang menunjukkan nilai etika dan pelanggaran etika dilingkungan anda bekerja. Kemudian tunjukkan upaya anda sebagai ASN dalam mendorong terwujudnya nilai etika dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran etika tersebut.
4. Jelaskan dan berikan contoh serta menciptakan suasana harmonis yang anda hadapi di tempat Anda bekerja?
5. Apa upaya anda dalam turut mewujudkan suasana harmonis dilingkungan anda bekerja?

JAWAB

1. Buatlah Essay (Summary) dari Materi Harmonis Minimal 200 kata.

Materi Harmonis bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap CPNS dalam Latsar ASN mengenai keberagaman berbangsa, rasa saling menghormati, dan bagaimana menjad pelayan dan abdi masyarakat yang baik sehingga dapat menciptakan suasana harmonis dilingkungan bekerja, memberikan layanan yang berkeadilan kepada masyarakat, serta dapat menunjukkan perilaku yang beretika dan menjadi perekat bangsa dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Kita sebagai sebagai ASN diharapkan bekerja baik di tempat belerja juga menjadi role model di lingkungan masyarakat. Dengan menegakkan nilai etika maka suasana harmonis dapat terwujud dilinkungan ditempat bekerja dan lingkungan masyarakat dimanapun ASN berada.

Pentingnya suasana harmonis karena salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan.

Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktifitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya kode etik diantara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Penerapan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis yang meliputi saling peduli dan meghargai perbedaan, serta memberikan contoh perilaku dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/ etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah,

• Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan;
• Kedua, berubah dari ’wewenang’ menjadi ’peranan’;
• Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah.

B. Jawablah pertanyaan berikut :

1. Apakah suasana harmonis telah anda rasakan dilingkungan anda bekerja saat ini? Jelaskan jawaban anda ?

Suasana harmonis masih bisa saya rasakan dalam lingkungan saya bekerja namun sebagai orang baru dalam lingkungan tersebut dimana banyak dosen senior yang senang berbagi pengalaman dan saran kepada kami dosen CPNS yang notabene masih baru dan butuh arahan. Kami juga sering berkumpul dan bekerja sama dengan kompak mengerjakan suatu kegiatan serta kami juga sering berkumpul dan bersenda gurau. Namun, sejauh yang saya amati hingga saat ini saya menyadari masih ada sedikit situasi yang kurang kondusif dimana adanya hubungan antara dosen yang renggang sehingga mengakibatkan kondisi yang kurang harmonis. 

2. Jelaskan keberadaan dan pemberlakuan kode etik dilingkungan tempat anda bekerja?

• Memperhatikan dan menjaga penampilan saat di dilingkungan kerja dengan mengenakan pakaian formal maupun santai namun agar tetap dan sopan.
• Saling menghargai dan menhormati sesama rekan kerja siapapun itu tanpa terkecuali
• Menjadi pribadi yang profesional dan bertanggung jawab dimanapun dan kapapun itu namun tetap fleksibel
• Peduli terhadap rekan kerja mulai dari dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa

3. Berikan contoh kejadian yang menunjukkan nilai etika dan pelanggaran etika dilingkungan anda bekerja. Kemudian tunjukkan upaya anda sebagai ASN dalam mendorong terwujudnya nilai etika dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran etika tersebut.

Kejadian yang menunjukkan etika di lingkungan tempat saya bekerja adalah pegawai yang terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang disiplin saat bertugas yang ditandai dengan rajinnya para pegaai melakukan finger print selama 2 kali sehari sesuai peraturan yang telah ditetapkan kampus.

Pelanggaran etika dilingkungan tempat saya bekerja contohnya seperti tenaga kependidikan fakultas dimana saya ditempatkan yang kurang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya terkait arsip dan adminisrasi sehingga sedikit menyulitkan kami sebagai dosen untuk mencari arsip bahkan sampai ada kejadian tenaga kependidikan ditegur melaui grup whatsapp dahulu agar dapat bekerja. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya pimpinan fakultas seperti Dekan ataupun pimpinan kampus seperti Rektor untuk menindak tegas perilaku pegawai yang lalai dalam tugas dengan memberikan hukuman tapi juga memberikan imbalan atau hadiah untuk pegawai yang rajin, cermat, dan bertaggung jawab.

4. Jelaskan dan berikan contoh serta menciptakan suasana harmonis yang anda hadapi di tempat Anda bekerja?

Membangun komunikasi dengan rekan kerja agar terjalin hubungan yang baik dan tetap saling menghargai. Contohnya, saya sebagai orang baru yang ditempatkan sebagai dosen CPNS di Universitas Sulawesi Barat maka saya harus menjalin hubungan profesional dan juga komunikasi dengan rekan kerja yaitu dosen dan tenaga kependidikan, saling menghargai dan menghormati sehingga bisa terciptanya suasana yang harmonis di tempat saya bekerja karena saya juga harus berkontribusi untuk menciptakan suasana harmonis tersebut melalui perilaku dan etika di lingkungan tempat kerja.

5. Apa upaya anda dalam turut mewujudkan suasana harmonis dilingkungan anda bekerja?

Saling menghormati dan menghargai sesama rekan kerja yakni dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa yang tentunya memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, saling mengenal satu sama lain antara rekan kerja, berkomunikasi dengan efektif dan bersikap secara cermat di lingkungan bekerja.

SOAL

1. Kerjakan bersama kelompok anda, silakan melengkapi data kelompok berikut ini:

No	Data Kelompok	Uraian/ bukti
1	Nama dan instansi asal Anggota
2	Media diskusi yang digunakan
3	Waktu diskusi
4	Mekanisme / cara diskusi
5	Bukti diskusi (Screen Shoot percakapan atau video conference)	Silakan paste bukti diskusi disini 1) 2) 3) 4)

2. Diskusikan dan analisis bersama.
1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya? Dan berikan pendapat kelompok anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut?
2. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut kelompok anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.
3. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas Kebijakan. Ada Studi Kasus Seperti Berikut : “Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapatdilaksanakan dengan cepat dan teratur. Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan!

JAWAB

A. Kerjakan bersama kelompok anda, silakan melengkapi data kelompok berikut ini:

B. Diskusikan dan analisis bersama.

1. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sering kita dengan istilah kata responsibilitas dan akuntabilitas. Kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Apa yang membedakan antara responsibilitas dan akuntabilitas dilihat dari pengertiannya? Dan berikan pendapat kelompok anda terkait konsep responsibiltas dan akuntabilitas tersebut?

Responsibilitas merupakan tanggung jawab yang diberikan berupa tugas atau wewenang sedangkan akuntabilitas merupakan pertanggunjawaban dari tugas atau wewenang yang telah diberikan. Pengertian lain disebutkan bahwa Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Contoh responsibiltas di lingkungan perguruan tinggi kewajiban dosen untuk menyelesaikan beban kerja dosen (BKD) setiap semester yang akan dinilai oleh pihak kementerian, sedangkan Akuntabiltas di lingkungan perguruan tinggi yaitu setelah menyelesaikan perkuliahan selama satu semester, mahasiswa diberikan quisioner (google form) penilaian studi.

2. Dalam hal pelayanan publik, masih sering diketemukan keluhan dari masyarakat terhadap kinerja pelayan publik. Masyarakat merasakan kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik. Padahal sejatinya sebagai abdi negara, birokrasi publik harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Menurut kelompok anda, seberapa penting nilai-nilai akuntabilitas publik jika dikaitkan dengan fenomena tersebut? Jelaskan.

Kualitas pelayanan publik sekarang masih menjadi sorotan oleh masyarakat atau pengguna layanan, terkait hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi dan pelanggan. Hal ini tidak terlepas dari masih banyaknya pelayanan publik yang belum menerapkan secara mendalam nilainilai dasar ASN berAKHLAK terutama dalam bidang pelayanan dan akuntabilitas, jika dilihat dari nilai aspek-aspek akuntabilitas masih banyak yang belum terpenuhi, yaitu ada 5 aspek :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship). Hubungan yang dimaksud adalah korelasi yang bertanggungjawab antara ASN sebagai pemberi layanan dengan masyarakat pengguna layanan. ASN bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented). Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku ASN sebagai aparat pemerintah yang bertanggungjawab, adil dan inovatif. Setiap ASN dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requiers reporting). Laporan kinerja ASN adalah perwujudan dari akuntabilitas, dimana ASN sebagai pemberi layanan memberikan laporan kinerja terhadap tindakan dan hasil, sebagai bukti nyata yang dilakukannya.
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without consequences), Akuntabilitas ini menunjukkan tanggungjawab dan tanggungjawab ini menghasilkan konsekuensi, misalnya apabila ASN memenuhi tanggungjawabnya dan dikerjakan dengan baik maka akan mendapatkan penghargaan, dan apabila ASN tidak menjalankan tanggungjawabnya akan menerima sanksi;
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance). Akuntabilitas ini bersifat proaktif, dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kerja. tujuan utamanya untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dengan menerapkan ke-5 akuntabiltas diatas, maka kejadian mengenai kinerja yang lambat, berbelit-belit, maupun tidak efisien ketika berhadapan dengan pelayan publik ataupun birokrasi publik yang dirasakan masyarakat, sehingga kinerja pelayanan publik dapat diperbaiki atau ditingkatkan lagi.

3. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, serta Akuntabilitas Kebijakan. Ada Studi Kasus Seperti Berikut : “Pemerintah Pusat maupun daerah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik yang disebut e-procurement. Tujuannya adalah pertama, agar tidak ada main mata antara pengada proyek dan pihak yang mengadakan proyek (Meminimalisir Kasus KKN). Kedua, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapatdilaksanakan dengan cepat dan teratur. Pertanyaannya, termasuk dimensi akuntabilitas apakah studi kasus tersebut? Jelaskan!

Akuntabilitas Proses (Process accountability) merupakan Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah karena sistem elektronik dapat mengelola informasi lebih banyak dalam satuan waktu, kemudian dapat menerima dan mengerjakan informasi dengan cepat. Selain itu, akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari/mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme.